Kami, Forum Tanah Air (FTA) bersama elemen Diaspora Indonesia di 26 Negara, menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap meningkatnya tekanan fiskal, kebutuhan pembiayaan pembangunan, beban utang negara dan BUMN, serta semakin besarnya kewajiban jangka panjang yang berpotensi harus ditanggung oleh APBN dan pada akhirnya oleh rakyat Indonesia.
Keprihatinan kami meningkat setelah membaca artikel Media Asing De Volkskrant (Belanda) artikel berjudul “Is Indonesië op weg naar bankroet?” (Apakah Indonesia Sedang Menuju Kebangkrutan?). Judul ini menggunakan tanda tanya, artinya bersifat analisis peringatan (alarm). The Australian (Australia) artikel dengan tajuk “How ‘Prabowonomics’ Spell Was Broken”. Konteks utama dari sorotan tajam ini berpusat pada risiko ruang fiskal yang semakin sempit akibat program-program berskala besar, beban pembayaran utang, serta tantangan dalam menarik investasi asing.
Ada dasar kekhawatiran tersebut, mengenai istilah “Indonesia menuju kebangkrutan” sebagai peringatan risiko. Kami berdasarkan kajian menyampaikan pandangan dan usulan strategi untuk perbaikan ekonomi negara, supaya terhindar dari apa yang disampaikan oleh pemberitaan media global tersebut, kajian singkat berupa petisi ini kami sampaikan dalam rangka memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke 81, dan kecintaan kami terhadap bangsa dan negara Indonesia.
Kami menegaskan bahwa kami tidak menolak pembangunan nasional dan tidak menolak program peningkatan kesejahteraan rakyat. Kami mendukung pembangunan yang produktif, program gizi masyarakat, pemberdayaan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, pembangunan harus dilakukan berdasarkan kemampuan fiskal negara, skala prioritas, manfaat ekonomi, transparansi, akuntabilitas dan prinsip kehati-hatian. APBN bukan sumber dana yang tidak terbatas.
Setiap rupiah yang dibelanjakan hari ini adalah kewajiban negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada generasi sekarang dan generasi mendatang. Karena itu, kami memandang perlu adanya rem fiskal sementara dan evaluasi menyeluruh terhadap program-program dengan kebutuhan pembiayaan besar.
Untuk itu kami dari FTA meminta kepada pemerintah dan elite politik segera membuat langkah langkah sebagai berikut:
1. MENETAPKAN BATAS ATAS BELANJA PROGRAM STRATEGIS
Pemerintah dan DPR harus menetapkan spending cap atau batas maksimal anggaran tahunan untuk program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG); Koperasi Desa Merah Putih; IKN; pembangunan infrastruktur baru; PSN; proyek yang menggunakan penjaminan pemerintah; serta program lain yang berpotensi menimbulkan kewajiban jangka panjang bagi negara.
Tidak boleh ada ekspansi anggaran secara otomatis apabila kondisi penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi dan kesehatan fiskal belum memadai.
2. MBG TETAP BERJALAN, TETAPI DILAKUKAN SECARA BERTAHAP DAN TERUKUR
Kami meminta pemerintah tidak menghentikan MBG, tetapi melakukan prioritasisasi penerima manfaat berdasarkan tingkat kebutuhan. Program harus terlebih dahulu dipusatkan pada anak dari keluarga miskin; daerah dengan tingkat stunting tinggi; wilayah dengan kerawanan pangan; daerah tertinggal; serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Perluasan cakupan dilakukan setelah terdapat bukti bahwa program memberikan manfaat nyata terhadap gizi, pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.
3. KOPERASI DESA MERAH PUTIH HARUS BERBASIS KELAYAKAN EKONOMI
Kami meminta agar pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak semata-mata mengejar target jumlah koperasi. Setiap koperasi harus mempunyai studi kelayakan; model bisnis; pasar yang jelas; pengelola yang kompeten; laporan keuangan; target omzet dan keuntungan; serta mekanisme audit. Tidak boleh ada koperasi yang dibangun hanya karena target politik tetapi akhirnya menjadi beban utang negara.
4. AUDIT MENYELURUH PROYEK STRATEGIS DAN PSN
Kami meminta dilakukan audit independen dan transparan terhadap proyek-proyek strategis yang membutuhkan APBN; memperoleh PMN; mendapatkan penjaminan pemerintah; menggunakan pembiayaan BUMN; mempunyai tingkat pengembalian ekonomi rendah; atau berpotensi menimbulkan kewajiban negara di masa depan. Audit harus menghitung total biaya sampai proyek selesai, biaya bunga, utang, subsidi, penjaminan, potensi kerugian dan kewajiban kontinjensi pemerintah.
5. MENINJAU ULANG PROYEK YANG TIDAK MENDESAK
Proyek dengan manfaat ekonomi rendah, tingkat pengembalian tidak jelas atau membutuhkan pembiayaan negara yang sangat besar harus ditunda, diperkecil skalanya, direstrukturisasi, atau dihentikan. Sebaliknya, proyek yang terbukti meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor dan menghasilkan penerimaan negara harus menjadi prioritas.
6. SELURUH KEWAJIBAN WHOOSH DAN PROYEK BERMASALAH HARUS DIBUKA KEPADA PUBLIK
Pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka total utang, bunga, skema pembayaran, pihak yang menanggung Risiko, kontribusi APBN, kewajiban BUMN, serta potensi kewajiban negara di masa depan.
Rakyat berhak mengetahui berapa sesungguhnya biaya yang harus ditanggung negara sampai seluruh kewajiban tersebut selesai.
7. MEMBENTUK “FISCAL SAFETY NET” UNTUK MENCEGAH KRISIS
Kami meminta pemerintah dan DPR menetapkan indikator peringatan dini yang secara otomatis memicu kebijakan penghematan apabila defisit meningkat tajam; penerimaan negara turun; rupiah mengalami tekanan berat; beban bunga meningkat; utang dan kewajiban kontinjensi meningkat; pertumbuhan ekonomi melemah; atau investasi dan ekspor mengalami penurunan signifikan.
Dengan demikian, pemerintah mengerem sebelum krisis terjadi, bukan menunggu sampai krisis menjadi tidak terkendali.
8. MENGUTAMAKAN SEKTOR PRODUKTIF
Anggaran negara harus semakin diarahkan kepada kegiatan yang meningkatkan kemampuan Indonesia menghasilkan kekayaan baru seperti industri manufaktur, pertanian, pangan, energi, ekspor, hilirisasi , UMKM, teknologi, Pendidikan, Kesehatan dan lapangan kerja.
Prinsipnya APBN harus menghasilkan kapasitas ekonomi baru, bukan hanya membiayai konsumsi dan proyek yang tidak menghasilkan arus ekonomi berkelanjutan.
9. MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA TANPA MEMBEBANI RAKYAT KECIL
Kami meminta pemerintah memperkuat pemberantasan kebocoran penerimaan negara; pemberantasan korupsi; reformasi perpajakan; digitalisasi administrasi pajak; penertiban ekonomi ilegal; optimalisasi PNBP; serta penindakan terhadap penghindaran pajak.
Jangan menjadikan rakyat kecil sebagai sumber utama untuk menutup kesalahan tata kelola negara.
10. MEMULIHKAN KEPERCAYAAN INVESTOR
Kami meminta pemerintah memastikan kepastian hukum, kepastian kontrak, pemberantasan korupsi, independensi institusi, transparansi proyek dan konsistensi kebijakan ekonomi. Indonesia membutuhkan modal asing, tetapi modal asing membutuhkan kepastian. Kepercayaan investor tidak dapat dibangun hanya dengan promosi investasi. Ia harus dibangun melalui institusi yang kredibel dan tata kelola yang bersih.
Dari sepuluh petisi tersebut, kami mengusulkan strategi fiskal nasional untuk menyehatan ekonomi negara dengan 4 fase yakni; FASE I REM — Lakukan pengereman, dengan membatasi ekspansi program besar dan proyek yang belum mendesak. FASE II EVALUASI – Mengukur manfaat ekonomi, sosial dan fiskal setiap program. FASE III PULIHKAN – Mengutamakan industri, investasi, ekspor, lapangan kerja dan peningkatan penerimaan negara. FASE IV GAS – Setelah indikator ekonomi dan fiskal membaik, program-program yang terbukti berhasil dapat kembali diperluas.
Dengan prinsip EKONOMI KUAT → PROGRAM DIPERBESAR. EKONOMI MELEMAH → PROGRAM DIREM.
Kami meminta Presiden Republik Indonesia dan DPR RI menunjukkan keberanian untuk mengambil kebijakan yang mungkin tidak selalu populer secara politik, tetapi benar secara ekonomi dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Jangan biarkan ambisi pembangunan hari ini berubah menjadi beban utang bagi anak cucu Indonesia.
Jangan biarkan program yang dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat justru dilaksanakan dengan cara yang mengurangi kemampuan negara membiayai pendidikan, kesehatan, pangan, lapangan kerja dan perlindungan sosial di masa depan. Indonesia tidak boleh bangkrut. Indonesia tidak boleh kehilangan kedaulatan ekonominya karena beban utang. Indonesia tidak boleh kehilangan kepercayaan investor karena buruknya tata kelola.
Dan yang paling penting Rakyat Indonesia tidak boleh menjadi pihak yang membayar mahal atas keputusan ekonomi yang tidak prudent. Karena itu sekali lagi kami menyerukan SELAMATKAN APBN!, REM PROGRAM YANG TERLALU AGRESIF!, AUDIT PROYEK STRATEGIS!, UTAMAKAN EKONOMI PRODUKTIF!, LINDUNGI RAKYAT DAN GENERASI MENDATANG!, DIRGAHAYU HARI KEMERDEKAAN RI ke 81.
