JAKARTA,- Masyarakat mengeluhkan adanya lonjakan harga beras di pasaran bahkan di beberapa area mengalami kelangkaan. Wajar saja, beras merupakan barang yang menjadi sasaran kampanye para kontestan pemilu 2024.
“Beras mahal dan bahkan mengalami kelangkaan di beberapa tempat. Karena beras, merupakan bagian komoditas yang menjadi sasaran untuk bahan kampanye. Beras di minimarket banyak yang langka,” kata Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dr. Ali Mahsun Atmo, MBiomed, di Jakarta, Senin (12/2).
Lebih lanjut Ketua Umum APKLI Perjuangan ini mengatakan, didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum sendiri, pemberian apapun kepada masyarakat tidak diperbolehkan, terkait pemilu 2024. Hanya saja, para kontestan sendiri tidak kalah akal, dengan cara mengharuskan masyarakat untuk menebus paket sembako ala kadarnya.
“Ini sebenarnya tidak boleh diberikan, untuk mempengaruhi rakyat. Namun paket sembako bisa dijadikan hadiah atau doorprize dengan tebus murah. Bisa Rp5.000 per bungkus, atau Rp10.000 per bungkus. Dan ini tak ada payung hukumnya sehingga tidak bisa dijerat sebagai pelanggaran pemilu” tuturnya.
Sedangkan efek bencana alam atau pengaruh iklim, lanjut Ali Mahsun, yang mempengaruhi ketersediaan stok beras hanya relatif kecil.” Memang ada pengaruhnya, seperti banjir yang menghambat distribusi, tetapi rasanya kecil pengaruhnya,” tegasnya.
Ali Mahsun mengatakan, kelangkaan harga beras ini harus segera ditangani sesegera mungkin ditengah waktu menjelang pencoblosan Rabu, 14 Februari 2024. Kelangkaan beras bisa menjadi pemicu amarah para pendukung paslon yang kalah, versi quick count, pada hari pencoblosan 14 Februari 2024.
“Kami dukung sepenuhnya Presiden Jokowi sudah perintahkan Bapanas, Bulog juga BUMN guyur beras ke ritel modern dan pasar tradisional saat panggil Bapanas, Bulog, Menko Perekonomian, Mendag dan Menkeu tadi pagi Senin 12/2/2024 di Istana Merdeka. Namun demikian, kami meminta Presiden Jokowi segera panggil Kapolri untuk pastikan stok beras cukup dan aman hingga hari pencoblosan 14 Februari 2024. Guna lakukan tindakan yang diperlukan, serta antisipasi distribusi kelangkaan beras agar terjangkau. Apalagi situasi yang panas secara politik, bisa memicu chaos,” pungkasnya.***