Palu – Rapat yang diselenggarakan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Kamis (27/05/2021), dihadiri juga oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo, Gubernur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Mulyono, Wali Kota Palu, Hadiyanto Rasyid dan Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu serta perwakilan dari instansi/lembaga terkait.
Dalam sambutannya, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan pertemuan kali ini dapat memberikan sinyal yang sangat baik khususnya ketika pemerintah sudah bekerja bersama dalam menangani bencana.
“Terima kasih kepada Wamen PUPR yang telah menginisiasi pertemuan ini, kami dengan senang hati menyambut karena kami juga sudah lama mengharapkan konsolidasi dalam bekerja,” kata Surya Tjandra.
Lebih lanjut, Surya Tjandra menuturkan bahwa hambatan-hambatan yang ada pada pembangunan hunian tetap khususnya dan pembangunan Sulteng pada umumnya dapat diselesaikan dengan cepat dan meminimalisir terjadinya masalah lain di kemudian hari.
“Prosesnya jangan sampai kita menyelesaikan masalah tapi menciptakan masalah lain. Dengan dasar itu, kita dapat menyelesaikan masalah bersama dan kawal secara efektif, agar apa yang diharapkan masyarakat bisa terwujud,” tuturnya.
Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan bahwa harapan lain untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah menjadikan penyelesaian pembangunan huntap sebagai pintu masuk untuk membenahi permasalahan-permasalahan lain yang terjadi di Palu maupun di seluruh wilayah di Sulteng. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengatakan butuh kerja sama dan dukungan semua pihak.
“Mudah-mudahan dengan kesempatan yang baik ini kita dapat bersama-sama merehabilitasi lokasi pasca bencana dan sekaligus membangun Sulawesi Tengah. Kalau dengan cara ini kita berhasil, maka kita bisa juga menyelesaikan masalah serupa di wilayah yang rawan bencana seperti NTT, NTB dan Kalimantan,” ajak Surya Tjandra.
Wamen PUPR pada sambutannya mengatakan untuk mempercepat proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah memang diperlukan rakor bersama. Ia mengungkapkan latar belakang dari dilaksanakannya rakor kali ini adalah adanya kegiatan demonstrasi terkait klaim kepemilikan lahan secara virtual oleh warga dan kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR.
“Berdasarkan hasil pertemuan-pertemuan tadi, memang ada kebutuhan untuk penyelesaian permasalahan lahan pembangunan huntap. Maka dari itu, kita perlu kerja bersama, dan keseriusan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pembangunan pasca bencana,” tutur John Wempi Wetipo.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Mulyono dalam sambutannya berharap bahwa pertemuan ini dapat melahirkan solusi dan langkah strategis guna mempercepat penyelesaian hambatan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah.
“Saya berharap dari forum ini dapat dimanfaatkan untuk menyederhanakan dan akhirnya menemukan titik awal penyelesaian masalah yang ada sehingga dapat dihasilkan solusi dan rekomendasi yang tepat dalam penanganannya. Terima kasih dan kami mengapresiasi semua pihak yang selama ini memfasilitasi dan membantu percepatan tehabilitasi dan rekonstrukasi pascabencana,” Kata Mulyono.
Pada kegiatan Rapat Koordinasi Khusus Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sulawesi Tengah juga berlangsung penandatanganan berita acara penyerahan lahan untuk huntap dari Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Provinsi Sulteng yang diserahkan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Doni Janarto Widiantono kepada Pemerintah Kota Palu, dalam hal ini diterima oleh Wali Kota Palu, Hadiyanto Rasyid. (*/cr2)
