Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto telah mengumumkan bahwa Biskita Trans Pakuan akan kembali beroperasi pada Senin (17 Januari 2022). Operasi Trans Pakuan dihentikan sementara oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
“Sekarang kita cek-cek lagi kesiapan armada 1-2 hari ini, untuk hari Senin siap kembali melayani warga Bogor,” kata Bima Arya di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/1/2022) dilansir beritasatu.com.
Bima Arya menuturkan rencana mengoperasikan kembali Biskita Trans Pakuan telah dibicarakan dengan Plt Kepala BPTJ Budi Setiadi pada saat rapat koordinasi di Vimala Hills, Kabupaten Bogor.
Biskita Trans Pakuan siap mengaspal kembali di 4 koridor yakni di koridor 1 rute Terminal Bubulak – Yasmin – Warung Jambu – Baranangsiang / Cidangiang, koridor 2 rute Terminal Bubulak – Stasiun Bogor – KRB – Baranangsiang / Cidangiang – Ciawi, Koridor 5: Ciparigi – Stasiun Bogor, Koridor 6: Parung Banteng – Warung Jambu (melalui R3).
Sebelumnya, operasional Biskita Trans Pakuan mengalami jeda operasional oleh BPTJ lantaran adanya penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog.
“Sedang dilakukan percepatan, akselerasi penyesuaian proses e-catalog. Saya tadi komunikasi dengan Plt Kepala BPTJ, dan Insya Allah kembali mengaspal paling lambat hari Senin (17/1/2022),” kata Bima.
Dengan kembali mengaspalnya dalam waktu dekat ini, kata dia, berarti lebih cepat dari estimasi sebelumnya yang diperkirakan mencapai satu bulan.
Jeda waktu dua hari operasional ini juga akan dimanfaatkan Pemkot Bogor dan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor untuk melakukan persiapan, baik armada maupun shelter.
Bima juga menambahkan, kabar baiknya bagi warga kembali operasional Biskita Trans Pakuan masih bisa dinikmati secara gratis.
“Masih belum berbayar. Nanti tahapan tahapan untuk berbayarnya terus kami komunikasikan dengan BPTJ dan dewan,” pungkasnya.
BPTJ mengumumkan adanya jeda operasional pada layanan Biskita Trans Pakuan per 1 Januari 2022. Penghentian sementara operasional ini tidak hanya terjadi di Kota Bogor, tapi juga di lebih dari 30 daerah yang mengoperasikan layanan sejenis dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Selain ada penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog, BPTJ mengaku sedang mengusulkan kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus memberikan jaminan layanan jangka panjang.(*/cr2)
